Lowongan Kerja - Rincian UMK Melawi Tahun 2000-2021
Lowongan Kerja - Rincian UMK Melawi Tahun 2000-2021
Diskusi perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Lowongan Kerja - Rincian UMK Melawi Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jika dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jika mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Tapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda ketahui, yaitu seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang terus digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beragam jenis faktor serta argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun aktor bidang usaha, tentulah Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh menerima penghasilan sebagai penghasilan yang layak.
Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada artian itu dapat diambil keputusan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai layak dengan tingkat keperluan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat mendapatkan bayaran yang layak. Tentunya hal itu layak dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Meski besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua format tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara lantas maupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meski ini istilah UMR memang sudah tidak diterapkan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala bayaran layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan hal yang demikian menurut keperluan hidup layak.
Sanksi, kalau terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar bayaran terhadap pekerja diselesaikan UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap regulasi.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketetapan regulasi hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan negosiasi bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga isu ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment